Undang-undang Hammurabi

Tatkala manusia membentuk komunitas, timbul kebutuhan adanya sejumlah aturan untuk mengatur perilaku setiap individu demi kebaikan kelompok. Dalam budaya-budaya zaman dahulu, tidak banyak ditetapkan peraturan. Peraturan hanya sebatas pada pelanggaran-pelanggaran yang jelas, misalnya, pelanggara atas hak maupun tanah milik perorangan. Sementara kota-kota mandiri Mesopotamia dan kerajaan-kerajaan besar di Mesir didirikan, peraturan menjadi lebih pelik. Akan tetapi, semua peraturan itu biasanya dipaksakan oleh raja dan diberlakukan pada rakyat demi kepentingan monarki dan hal-hal yang terkait.

Adalah semasa pemerintahan Raja Babilonia lama, Hammurabi (1792-1750 SM) ketika undang-undang yang pertama dikeluarkan. Tersohor dan dihormati, Hammurabi dikenang untuk langkahnya yang menetapkan “aturan dan kebenaran dalam negeri”. Di sela-sela reruntuhan Babilonia kuno, tahun 1901, ditemukan oleh sejumlah arkeolog Perancis Undang-undang Hammurabi yang ditulis dengan huruf baji pada sebuah bongkah batu yang sangat besar. Di situ tertera 282 buah hukum, disertai bukti bahwa ada 35 buah lainnya yang sudah terpenggal-penggal dan hilang.

Undang-undang Hammurabi memperkenalkan tindakan-tindakan kejahatan yang spesifik dan menetapkan hukuman-hukuman yang spesifik pula. Sebagai contoh, seseorang yang lalai memperbaiki tanggulnya, diwajibkan member ganti rugi kepada tetangganya yang tanahnya kebanjiran; seorang imam perempuan boleh dibakar hidup-hidup apabila ia didapati tengah memasuki sebuah gua tanpa izin; seorang janda dapat mewarisi harta kekayaan suaminya dalam jumlah yang setara dengan yang diwariskan kepada anak laki-laki mereka; dan seorang ahli bedah yang mengakibatkan kematian pasiennya, tangannya harus dipotong. Undang-undang tersebut juga membebaskan seorang pengutang dari utangnya apabila ia menyerahkan istri atau anaknya kepada pemberi utang selama tiga tahun.

Undang-undang itu tidak diberlakukan sebagai hukum semata, melainkan juga menjadi penentu dalam struktur pemerintahan. Dan, karena raja pun berperan sebagai kepala imam, Undang-undang tersebut juga mengatur kehidupan beragama di Babilonia.

Undang-undang Hammurabi adalah tonggak sejarah, karena untuk pertama kalinya, hukum dipublikasikan dan diatur secara sistematis untuk dibakukan menjadi undang-undang yang dapat dilihat oleh semua penduduk, bukan sekadar diberlakukan demi kepentingan raja. Dalam hal ini, undang-undang terkait menjadi perintis sistem-sistem hukum yang memayungi masyarakat-masyarakat paling modern dalam perannya.

Posted in: Sejarah Asia